Ilustrasi, sumber foto: ANTARA
8Tangkas - Pemerintah Pakistan akan memblokir layanan telepon seluler untuk umum di dua provinsi dan menangguhkan gaji beberapa pegawai pemerintah yang menolak untuk divaksinasi. Kebijakan itu diambil untuk mengatasi lambatnya kemajuan kampanye vaksinasi virus corona.
Dilansir The New York Times, langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi keraguan publik terhadap vaksin COVID-19. Pakistan telah lama berjuang dengan disinformasi tentang vaksin yang terbukti aman.
Ini terjadi dalam kasus vaksin polio. Tak sedikit orang tua yang menolak imunisasi polio karena dianggap berbahaya dan bagian dari rencana Amerika Serikat (AS) untuk mensterilkan anaknya. Stigma ini membuat Pakistan menjadi tempat bebas polio terakhir di dunia.
Konspirasi penyebaran virus corona di Pakistan
Meski telah berhasil divaksinasi polio untuk menyingkirkan penyakit itu, Pakistan masih berkutat dengan teori konspirasi tentang vaksin virus corona. Orang-orang masih takut untuk divaksinasi terhadap COVID-19.
"Saya telah mendengar bahwa orang, setelah mendapatkan suntikan virus corona, akan mati dalam dua tahun," kata Ehsan Ahmed, seorang sopir truk di Karachi.
“Itulah sebabnya di keluarga besar kami yang sedikitnya 25 orang, tidak ada yang mau memvaksinasi dirinya sendiri,” tambah Ehsan.
Kurang dari dua persen yang sudah divaksinasi
Pemerintah telah menetapkan target untuk memvaksinasi antara 45 juta hingga 65 juta orang pada akhir tahun 2021. Baru-baru ini, pemerintah telah mengumumkan alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin hingga US$1,1 miliar (Rp15 triliun).
Namun, sejak vaksinasi dimulai pada 3 Februari hingga Selasa, 15 Juni 2021, Pakistan baru memvaksinasi sekitar tiga juta orang atau kurang dari dua persen dari populasinya. Pakistan telah mencatat hampir 22.000 kematian akibat COVID-19 dan hampir satu juta orang terinfeksi sejak awal pandemi.
Laporan vaksinasi meningkatkan seminggu terakhir
Dalam upaya mendesak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, otoritas lokal di Punjab dan Sindh telah mengumumkan rencana untuk memblokir layanan telepon seluler dari penduduk yang menolak.
“Pemerintah berusaha yang terbaik untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan vaksin,” kata Menteri Penerangan Sindh Syed Nasir Hussain Shah, seraya menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh menolak vaksinasi dengan alasan apapun.
Pihak berwenang belum mengumumkan kapan perintah itu akan berlaku atau bagaimana itu akan ditegakkan.
Pada saat yang sama, pemerintah di Sindh telah mengarahkan kementerian keuangannya untuk berhenti membayar pegawai pemerintah yang belum divaksinasi. Sejak tindakan itu diumumkan, laporan tentang vaksinasi palsu telah melonjak.
0 Komentar